Anggota DPRD Jember Banyak yang Absen, Bupati Hendy: Maklum, Mungkin Kecapekan

Jember (TintaSantri.com) – Bupati Hendy Siswanto menyayangkan penundaan rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Jember, Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Jumat (29/7/2022) siang.

Sidang ditunda karena jumlah peserta sidang tidak memenuhi syarat kuorum. Dari 50 anggota DPRD Jember, hanya 30 yang menandatangani daftar hadir. Padahal, untuk memenuhi syarat kuorum dua pertiga anggota DPRD Jember, minimal harus ada 33 kegislator.

“Saya kemarin mengerti teman-teman ini dari Jogjakarta. Mereka datang dari Yogyakarta ke Surabaya dengan mobil, tiba Jumat pagi. Mungkin kalian lelah. Saya jawab saja,” kata Hendy kepada TintaSantri.com. Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat tempo hari di Jogjakarta.

Karena peserta tidak memenuhi kuorum, Wakil Ketua DPRD Jember, Agus Sofyan yang memimpin sidang memutuskan untuk menskors dua kali selama 60 menit. Hendy mengatakan, keputusan itu bijaksana agar anggota DPRD Jember lainnya bisa hadir.

Hendy menegaskan, proses pembahasan LPP APBD 2021 tidak ada kendala. “Semua yang kita bahas bersama kemarin sesuai program dan waktu yang tepat. Selama satu setengah tahun saya memimpin Jember, ini baru pertama kali terjadi. Ya, kami mengerti,” katanya.

Peraturan LPP APBD 2021 ini harus disahkan sebelum 1 Agustus 2022. Jika tidak, maka opsinya adalah menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai gantinya. Namun, Hendy tak mau terburu-buru memilih opsi penerbitan peraturan daerah. “Saya hanya mengikuti mekanisme regulasi. Kalau regulasi mewajibkan ke sana, saya akan pergi. Kalau ada kesempatan lain, saya ambil kesempatan yang lebih baik,” ujarnya.

Hendy mengatakan, hubungan Pemkab dan DPRD Jember seperti suami istri dua sisi mata uang. “Tidak akan pernah ada DPRD jika berjalan sendiri. Pemerintah daerah tidak akan pernah mengajukan jika berjalan sendiri. Keduanya harus profesional di bidangnya masing-masing. Kemasannya regulasi,” katanya.

“Saya yakin di DPRD Jember ada aturan yang harus dipatuhi. Ada tugas pokok dan fungsi yang harus dipatuhi. Kita ikuti saja regulasinya. Ada juga pesta. Partai punya kebijakan. Saya pikir publik akan menilai. Keputusan apapun harus melayani rakyat, bukan merugikan rakyat,” kata Hendy.

Akhirnya, setelah dua kali jeda, ketua sidang DPRD Jember memutuskan rapat paripurna kembali digelar pada Minggu (31/7/2022) malam. “Ya tunda saja. Alur saja. Mungkin lelah, keluar dari Jogja. Butuh istirahat mungkin. Bisa ditunda, tidak masalah. Sesuai aturan,” kata Hendy.

Hendy berharap pada 31 Juli perda tersebut benar-benar disahkan. “Kalau tidak disahkan akan repot, karena semua tahapan sudah dilalui. Tidak ada tahapan yang tidak kami lalui. Tidak masalah. Kenapa ditunda, mungkin karena dari Jogja saya capek,” ujarnya.

Hendy mengingatkan pentingnya Perda tentang LPP APBD ini sebagai dasar pembahasan dan pengesahan Perda Perubahan APBD 2022. Jika tidak dibahas akan berdampak pada pembahasan Perubahan APBD. “Dampaknya bermacam-macam, multiplier effectnya sisa penggunaan anggaran (silpa) yang tersisa semakin besar. Semakin sulit untuk menghabiskan anggaran,” katanya. [wir/ted]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *