Jalan III-C Sering Dilalui Kendaraan Bertonase Tinggi, Anggota DPRD Probolinggo Minta Dishub Tegas

Probolinggo (TintaSantri.com) – Penggunaan jalan kelas III-C di Desa Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo sering digunakan oleh kendaraan kontainer tonase tinggi yang mengangkut produk kayu milik perusahaan lokal, warga mengeluh, anggota DPRD meminta Dinas Perhubungan untuk lebih tegas tindakan.

Usman Muhtadi, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, mengatakan pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat Tegalsiwalan yang mengeluhkan truk kontainer bertonase tinggi yang kerap melintas di jalan Desa Paras dengan muatan kayu milik satu perusahaan.

“Ada laporan dari warga bahwa jalan di Kecamatan Tegalsiwalan, truk kontainer pengangkut kayu, dari salah satu pabrik di Kabupaten Tegalsiwalan, faktanya masih ada jalan kelas III-C, tidak boleh,” kata seorang anggota Fraksi Partai Kebangkitan. Bangsa itu.

Ia menilai, hal ini bisa menimbulkan banyak dampak yang bisa merugikan masyarakat sekitar. “Bisa merugikan masyarakat, karena jalannya sempit, yang kedua bisa merusak jalan karena tidak bisa menampung beban berat truk kontainer karena berbeda, yang ketiga keberadaan truk kontainer ini sangat mengganggu pengguna jalan di Tegalsiwalan,” jelasnya. .

Ia berharap OPD terkait bisa mengambil tindakan, sehingga hal ini bisa dihentikan. “Saya berharap OPD terkait salah satunya Dinas Perhubungan, segera bertindak menertibkan, apakah ini masuk aturan, kalau sudah izin mohon segera dievaluasi, demi kenyamanan masyarakat di Tegalsiwalan. ,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Taufik Alami mengatakan, pihaknya telah memasang rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan, “Semua rambu sudah terpasang, yang dilarang masuk karena melanggar kelas jalan, kami sudah memasang portal seperti pilar, sehingga kendaraan di luar tonase dilarang masuk,” jelasnya.

Dikatakannya, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ, disebutkan bahwa setiap operasi aktif pelanggaran kendaraan bermotor dilakukan oleh Dishub, harus ada pendampingan penyidik ​​Polri. . “Jadi Polri sebagai penyidik ​​umum tetap berada di garda terdepan setiap operasi aktif pelanggaran kendaraan bermotor di jalan, kecuali di terminal, di jembatan timbang tanpa pendampingan dari kepolisian,” jelasnya.

Ia mengaku telah mengumpulkan pengusaha untuk menyusun analisis dampak lalu lintas (Andalalin). “Selanjutnya pada tanggal 6 Juni kami telah mengumpulkan pengusaha dan melakukan sosialisasi untuk menata Andalalin. Selain itu, kami juga turun ke lokasi perusahaan untuk melakukan sosialisasi yang handal,” pungkasnya. (t/t)


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *