Konferprov Sumbar Tidak Sah, Konferprov Jambi Diambil Alih PWI Pusat

Jakarta (TintaSantri.com) – Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat menyatakan Musyawarah PWI Sumbar tidak sah. Untuk itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari diminta tidak melantik Basril Basyar yang terpilih dalam konferensi tersebut. “Kami menemukan bukti adanya pelanggaran Kode Etik Wartawan karena ketua terpilih masih berstatus PNS,” kata Ketua DK-PWI Ilham Bintang, Rabu (27/7).

Mengutip Pasal 16 ayat 2 tentang Kode Etik Wartawan disebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik yaitu wartawan dari LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara.

Menanggapi kasus Sumbar tersebut, DK PWI Pusat menggelar rapat pada Minggu (24/7) malam yang dihadiri Ketua DK PWI Pusat Ilham Bintang, Sekretaris Sasongko Tedjo, dan anggota Panel Perlindungan Raja, Dhimam Abror, Asro Kamal Rokan, dan Nasihin Masha. Pertemuan tersebut mendorong manajemen PWI untuk mendisiplinkan dan menegakkan PD PRT, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Jurnalis secara konsisten.

Konferensi PWI Sumbar, Sabtu (23/07), memilih Basril Basyar dengan suara terbanyak. Sebelum pemilihan, Basril menyatakan pengunduran dirinya sebagai ASN melalui suratnya kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Surat Basril disetujui oleh Dekan Fakultas Peternakan, DR. Ir. Adrizal, MS, nomor: B/0627 UN.16.06 D.KP.09.00 22. 12 Juli 2022.

DK PWI Pusat menilai surat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas belum cukup untuk memastikan Basril mengundurkan diri sebagai ASN. Proses penarikan seseorang dari ASN harus melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurut DK PWI, proses mendapatkan konfirmasi penarikan ini akan memakan waktu sebelum disetujui. Dalam prosesnya, Basril masih berstatus ASN, termasuk saat mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Sumbar. Menurut DK PWI, ini merupakan pelanggaran Kode Etik Wartawan hasil Kongres PWI di Solo, 2018.

Tidak hanya pelanggaran yang terjadi dalam kasus Basril. Dalam PD/PRT, seorang pengurus hanya boleh duduk dalam satu jabatan paling lama dua periode. Semangat pembatasan didasarkan pada pertimbangan yuridis, historis, sosiologis, dan filosofis. Regenerasi dinilai cukup untuk membuka peluang bagi generasi muda, generasi penerus. Aturan ditulis untuk dua periode berturut-turut, dielakkan dengan menafsirkan larangan untuk yang berturut-turut saja. Basril periode ini adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar setelah menyelesaikan kepengurusannya selama dua periode berturut-turut.

Dalam konferensi minggu lalu ia mencalonkan diri kembali dan terpilih sebagai ketua PWI Sulbar. Mulai hari itu pengunduran dirinya sebagai ASN. Artinya sebelumnya dia sudah menjadi ASN yang tidak diperbolehkan menjadi anggota apalagi menjadi pengurus PWI.
DK-PWI menerima surat resmi protes dari wartawan di PWI Sumbar atas jabatan terakhir Basril, yang disetujui oleh Ketua Umum PWI dan Kepala Bagian Organisasi.

Sementara itu, terkait PWI Jambi, DK-PWI menugaskan Sekretaris Sasongko Tedjo dan Dhimam Abror untuk melakukan “fact Finding”. Hasilnya, ditemukan fakta pelanggaran yang terjadi dan kemungkinan terulangnya pelanggaran tersebut.

Pertama, mengenai status Ketua PWI Jambi, Ridwan Agus. Yang bersangkutan dipilih dan dilantik sebagai Ketua PWI Jambi sebelum mengantongi Sertifikat Wartawan Utama, syarat mutlak yang harus dimiliki Ketua PWI tingkat Pusat dan Provinsi. Hasil penelusuran di Dewan Pers menunjukkan Sertifikat Jurnalis Utama yang dimaksud tidak diperoleh sesuai prosedur, yakni mengikuti uji kompetensi jurnalis. Ridwan Agus mendapat fasilitas tanpa ujian yang hanya diperuntukkan bagi wartawan senior yang berprestasi.

Kedua, mengenai persyaratan pembayaran Rp 50 juta yang ditetapkan untuk calon ketua DK-PWI, ia menyatakan tidak sesuai aturan sehingga harus dibatalkan.

DK-PWI meminta PWI Pusat untuk mengambil alih pelaksanaan Musyawarah PWI Jambi untuk memastikan pelaksanaan yang demokratis dan terbuka sesuai dengan PD-PRT. Jika terbukti kartu UKW Agus Ridwan diperoleh tanpa prosedur standar, PWI Pusat diminta menjatuhkan sanksi sesuai aturan organisasi.

Untuk dua peristiwa di Sumbar dan Jambi, DK-PWI memberikan teguran kedua kepada Atal Depari, Ketua Umum PWI Pusat dan Zulkifli Gani Otto, Kepala Bagian Organisasi PWI, untuk segera melakukan pembenahan organisasi. “Peringatan ini juga merupakan peringatan terakhir agar kasus seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas Ilham Bintang. [but]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *