Naik Kelas, Jember Kini Kabupaten Layak Anak Peringkat Nindya

Jember (TintaSantri.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur kini menyandang predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya. Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI memberikan predikat menengah.

Bupati Hendy Siswanto memuji kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB). “Tentu kita tidak boleh berpuas diri, karena bukan ini esensi yang kita cari, tapi bagaimana kita melayani masyarakat Jember,” ujarnya, Selasa (26/7/2022).

Hendy menegaskan, hak anak di Jember harus diberikan. “Untuk mengejar ini tentunya harus disertai dengan hasil lapangan yang nyata: apakah anak-anak kita sangat menikmati peringkat nindya ini. Tentunya ke depan pada tahun 2023, target kami adalah Jember menjadi kabupaten utama ramah anak,” ujarnya.

“Apa maksudnya? Setelah kita peringkat baik, tentunya pelayanan Pemkab Jember menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan agar anak-anak kita bisa menikmati Jember yang benar-benar layak anak. Hak-hak anak benar-benar diperhatikan. terpenuhi,” ujarnya.

Menurut Hendy, ini bukan tugas sederhana dan harus dilakukan bersama. Ia meminta dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. “Esensi anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Secara terpisah, Ketua DP3AKB Jember Suprihandoko mengatakan kenaikan pangkat dari menengah ke nindya relatif cepat, yakni satu tahun. “Ini luar biasa. Biasanya di kabupaten dan kota lain, dari madya hingga nindya, mereka harus berjuang bertahun-tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa besar, tapi kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan berakselerasi yang kira-kira bisa mengakselerasi capaian kategori utama,” ujarnya.

Salah satu syarat untuk mencapai kategori utama adalah adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). “Sampai saat ini kita belum memiliki Perda tentang KTR. Kedua, kita perlu pelatihan tentang CRC (Konvensi Hak Anak). Jadi semua instansi dan instansi diharapkan memiliki sertifikat KHA,” kata Suprihandoko.

Suprihandoko menjelaskan, untuk mendapatkan sertifikat KHA, Pemkab Jember harus berkolaborasi dan bersinergi dengan DP3AKB Jatim dan Kementerian PPPA agar mendapat fasilitasi pemateri dari provinsi dan pusat,” ujarnya. [wir/but]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *