Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin Harus Tuntas

Jakarta (TintaSantri.com) – Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) harus diberantas tuntas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepolisian.

Tidak hanya untuk menegakkan peraturan, tetapi juga untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih optimal.

Demikian benang merah dari Webinar Solusi Kebersamaan E2S (SUKSE2S) dengan tema “Memberantas Tambang Sepenuhnya Tanpa Izin” yang diadakan pada Kamis (28/7).

Hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, Ahli Madya Inspektur Pertambangan dan Ketua Pokja Pertambangan Rakyat dan Pengembangan Aspek Teknis dan Lingkungan Ditjen Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Antonius Agung Setiawan, Kepala Unit 3/Subdit V Sumber Daya Alam Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri Komisaris Besar (Pol) Eko Susanda, dan Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi.

Hendra Sinadia menegaskan, penyelesaian masalah PETI harus total football. Tata kelola perusahaan, hubungan perusahaan dengan masyarakat erat kaitannya dengan maraknya kegiatan PETI karena akarnya adalah ketimpangan sosial.

“Yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan berkah dari lonjakan harga (komoditas), karena sangat krusial untuk cadangan sumber daya mineral dan batubara serta investasi,” kata Hendra.

Menurutnya, PETI sering terjadi saat terjadi lonjakan harga komoditas. Disparitas harga yang tinggi memberikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kegiatan di titik-titik pertambangan yang tidak memiliki izin di bidang mineral.

Meskipun konsesi pertambangan mineral lebih banyak daripada batu bara, kerugiannya lebih besar pada batu bara. “PETI tidak hanya merugikan penambang, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Meski dalam beberapa bulan terakhir harga batu bara miring, praktis sejak Oktober 2021 lonjakan harga sudah di atas rata-rata. Dengan kondisi harga saat ini, dikhawatirkan kegiatan PETI akan semakin marak di masa mendatang.

“Jadi perlu diselesaikan secara permanen. Ini bukan hanya keinginan pemerintah, tapi pelaku usaha agar kegiatan PETI bisa selesai secara permanen,” kata Hendra.

Antonius Agung Setiawan mengatakan Kementerian ESDM tidak menutup mata dengan merebaknya PETI, meski aturannya hanya ada di UU No. 3/2020.

“Hal-hal berupa formalisasi agar kegiatan pertambangan legal dan berpihak pada rakyat akan terus diupayakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa dan negara,” ujarnya.

Antonius mengatakan, PETI disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja, tekanan ekonomi, tidak memerlukan persyaratan pendidikan, hasil instan, dan mudah dilakukan.

“Pelaku PETI umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki akses untuk bekerja di sektor formal,” katanya.

Menurut Antonius, strategi pemerintah menangani PETI tentu saja berdasarkan undang-undang pertambangan tanpa izin, yakni pasal tentang tindak pidana PETI adalah UU No. 3/2020 jo UU no. 4/2009 pasal 158, 160, 161. Tidak ada dasar hukum lain selain itu dalam undang-undang.

“Amunisi dari sisi regulasi sangat kurang menurut saya. Tafsir kami kegiatan PETI ini masuk ranah pidana,” ujarnya.

Antonius mengatakan jika dibandingkan dengan sektor kehutanan atau kelautan, PETI sangat berbeda. Di kehutanan ada alat untuk melindungi hutan, begitu juga dengan wilayah laut.

“UU no 3/2020 itu bukan undang-undang daerah, tapi undang-undang pengelolaan pengusahaan mineral dan batubara,” ujarnya

Strategi dan upaya penanganan PETI yang dilakukan Kementerian ESDM, menurut Antonius, adalah dengan penataan wilayah dan regulasi pertambangan untuk mendukung pertambangan rakyat, meningkatkan peran PPNS dalam pembinaan pertambangan berbasis masyarakat, pendataan. dan pemantauan kegiatan PETI oleh inspektur pertambangan, hingga upaya untuk meresmikannya sebagai wilayah pertambangan. pertambangan rakyat dan HKI.

Strategi lainnya antara lain upaya pemulihan lahan bekas PETI yang rusak, upaya pengendalian peredaran dan pemanfaatan limbah B3, upaya penegakan hukum, identifikasi lokasi PETI dengan analisis dan penginderaan jauh.

“Tidak hanya itu, upaya penegakan hukum dilakukan dengan intervensi pemerintah melalui penegakan persyaratan penjualan komoditas tambang dan peningkatan pengawasan pemasaran,” ujarnya.

Pemerintah juga telah melakukan pemutusan rantai pasok bahan baku dan rantai penjualan produk PETI melalui koordinasi dengan Polri dan Pemerintah Daerah. Penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri, dan KLHK Gakkum.

Kompol Eko Susanda mengatakan, selama aspek hukumnya jelas, melibatkan polisi akan sangat mudah. Namun, jika aspek hukumnya masih abu-abu akan sangat berat. “Polisi ragu-ragu apakah mereka ingin menegakkan hukum tentang PETI,” katanya.

Eko mengatakan dari aspek penegakan hukum, Polri sangat terbatas sumber dayanya. Pasalnya, tidak hanya menangani kasus pertambangan, namun ada 55 kasus hukum yang harus ditangani.

“Kalau semua kasus pertambangan ini harus dihadapi dengan penegakan hukum saja, tentu sumber dayanya kurang. Harus ada penegakan hukum,” katanya.

Eko menambahkan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menemukan strategi penyelesaian masalah PETI, meski di sisi lain polisi terus menegakkan hukum.

“Pemerintah daerah bisa memberikan lapangan pekerjaan lain, meningkatkan pendidikan, tentu akan lebih baik lagi,” katanya.

Ahmad Redi mengatakan PETI memiliki karakter khusus, bekerja secara individu bahkan secara korporat. Modus operandinya menambang di luar WIUP karena cadangannya sudah habis.

“Yang menjadi masalah sosial saat ini adalah apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil sehingga ada 200 ribu orang yang berpotensi masuk penjara,” ujarnya.

Menurut Redi, ada dua faktor penyebab terjadinya PETI, yakni faktor sosial dan hukum. Faktor sosial dimana kegiatan tersebut menjadi suatu karya turunan karena dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Ada hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi atau berlisensi dengan masyarakat lokal.

“Ada penafsiran yang salah tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas,” katanya.

Faktor hukum penyebab terjadinya PETI, akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Kelemahan penerapan regulasi di sektor pertambangan tercermin dari tidak adanya keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. “Selain itu, tidak ada sanksi terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur). Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan,” kata Redi.

Ia menekankan pentingnya terus mendorong pemberantasan PETI karena isu resolusi sangat penting bagi pertambangan nasional.

“Satgas ini perlu dibentuk karena menunjukkan keseriusan negara agar bisa mendapatkan penerimaan negara dari pertambangan legal. Sumber daya alam adalah anugerah Tuhan bagi masyarakat sekitar tambang,” ujarnya. (ayam/ted)


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *