Refleksi Kudatuli, Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya: Jangan Lupakan Sejarah

Surabaya (TintaSantri.com) – Pada 27 Juli 1996, 26 tahun lalu, suasana Jakarta mencekam. Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih secara paksa melalui pertumpahan darah. Peristiwa yang dikenal dengan nama Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) itu merupakan salah satu peristiwa tergelap dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Tak hanya di Jakarta, kantor DPD PDI di Jalan Pandegiling, Surabaya juga dikeroyok warga keesokan harinya, 28 Juli 1996.

Orde Baru di bawah Suharto dianggap telah mengekang kebebasan demokrasi rakyat Indonesia. Sementara itu, Soerjadi di PDI juga menjadi ‘boneka’ pemerintahan Orde Baru, sehingga warga, terutama massa pro-Mega, marah kepada mereka.

Megawati sebagai putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno saat itu berhasil menjadi pembakar, bahkan ‘semangat’ perjuangan Indonesia menjadi negara demokrasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan momentum Kudatuli menjadi tolak ukur bagi seluruh kader PDIP agar tidak melupakan sejarah besar perjuangan partai.

“Tentunya kita terus belajar dalam rangka tidak melupakan sebuah sejarah. Karena PDIP memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan partai lain. PDIP dibangun dengan semangat darah dan air mata,” kata Kaji Ipuk usai renungan tugu Kudatuli di kantor DPC PDIP Surabaya, Selasa (27/7/2022) malam.

Kaji Ipuk mengatakan, peringatan Kudatuli merupakan semangat yang terus berkobar dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat. Sehingga generasi mendatang mampu memahami keberadaan PDIP sebagai partai yang selalu memperjuangkan kepentingan ‘rakyat kecil’. “PDIP lahir untuk sebuah gerakan yang penuh keikhlasan, semangat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.

Bagi kader milenial, kata Kaji Ipuk, harus terus belajar bahwa PDIP berbeda dengan partai lain. Mereka harus terus belajar dari para senior dan pejuang partai untuk memahami makna PDIP.

“Ketika mereka menjadi pemimpin, mereka bisa mengapresiasi bahwa semua kelompok PDIP yang memiliki MPP (masa pensiun) menjadi guru yang hebat bagi mereka,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

Dalam konteks legislatif, Kaji Ipuk juga menegaskan bahwa Fraksi PDIP DPRD Surabaya akan tetap menjalankan tugasnya sebagai legislatif untuk membuat kebijakan dan peraturan yang berpihak pada ‘rakyat kecil’.

“Fraksi PDIP di DPRD Surabaya juga pengikut PDIP, pengurus partai di legislatif. Jadi semangat perjuangan tidak boleh lepas dari tujuan utamanya, yaitu mensejahterakan masyarakat, menjaga kemerdekaan bangsa, dan harus terus membawa stabilitas bangsa ini,” ujarnya.

“Dan menjadi arah kebijakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan tugas utama membuat kebijakan dan peraturan yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.[asg/kun]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *