Serapan Anggaran 3 Urusan Pemerintahan Jember di Bawah 50 Persen

Jember (TintaSantri.com) – Penyerapan anggaran tiga urusan pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada tahun anggaran 2021 di bawah 50 persen. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jember meminta Bupati Hendy Siswanto menilai pejabat yang dinilai kurang baik.

Ketiga urusan tersebut adalah komunikasi dan informatika dengan penyerapan 40,53 persen, urusan statistik sebesar 33,42 persen, dan urusan perindustrian sebesar 34,98 persen. Selain itu, ada dua urusan pemerintahan yang penyerapannya di bawah 60 persen, yaitu Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan penyerapan 57,73 persen dan urusan Perdagangan dengan penyerapan 55,22 persen.

“Kami meminta bupati secara berkala mengontrol penyerapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah pusat selalu mengingatkan pemerintah daerah agar tidak ada anggaran yang macet, karena sebenarnya APBD harus digunakan untuk merangsang dan mendongkrak perekonomian daerah,” kata Mufid, Juru Bicara Fraksi PKB, tertulis Kamis (21/7/2022).

PKB memandang Bupati perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dalam beberapa bulan tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Ketidakmampuan menyerap anggaran ini menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak kompeten dalam menerjemahkan gagasan atau program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Jember. PKB meminta seluruh OPD mengalokasikan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas di bidangnya masing-masing dan tepat sasaran.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan rendahnya realisasi anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2021 karena pada akhir tahun, penyedia di e-catalog tidak dapat memenuhi jumlah pengadaan barang sesuai rencana. .

Kecilnya penyerapan anggaran untuk urusan industri karena DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) dianggarkan untuk kegiatan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang tidak bisa dilaksanakan, kata Hendy. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai dasar pembentukan KIHT membuat kegiatan ini terhambat.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana belum bisa dilakukan secara maksimal karena situasi pandemi. “Kegiatan ini bersifat arisan dan hanya bisa dilakukan secara masif sesuai protokol kesehatan sejak Agustus 2021. Sedangkan untuk belanja modal ada sisa anggaran yang bersumber dari DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus) yang tidak bisa dilaksanakan, karena Jember bukan daerah blank internet,” kata Hendy. [wir/suf]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *