Wakil Ketua DPRD Jember Tandatangani Tuntutan PMII Soal RTRW dan RDTR

Jember (TintaSantri.com) – Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember, Jawa Timur menandatangani komitmen memperjuangkan lima poin tuntutan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berdemonstrasi di depan gedung DPRD, Kamis (28/7/ 2022).

Mahasiswa ini memprotes pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lima poin tuntutan yang mereka tuntut untuk dilaksanakan DPR adalah mencabut naskah akademik RDTR, membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang, menuntut penghentian proses pengesahan RTRW hingga dokumen KLHS (Stategic Environmental Study) diterbitkan. selesai, mencabut rekomendasi tiga titik penambangan dalam proses perencanaan. materi teknis RTRW 2021 – 2041, dan DPRD mengawasi proses penataan ruang.

Di depan pengunjuk rasa, Halim menandatangani pakta integritas di punggung anggota Komisi D Alfian Andri Wijaya, disaksikan anggota Komisi A Sunardi. “Kami memahami bahasa psikologis dan kebatinan yang Anda rasakan,” katanya.

Halim mengatakan, hingga saat ini DPRD Jember belum menerima Raperda RTRW dan naskah akademik RDTR. “Hingga saat ini masih ranah eksekutif. Prosesnya masih di pemerintah daerah. DPRD tidak punya kewenangan atau kewenangan untuk mengesahkannya,” katanya.

Halim berjanji akan memenuhi tuntutan PMII. “Saat draf sudah diserahkan ke DPRD, kami akan mengundang teman-teman semua PMII untuk memberikan masukan bahkan saksi sendiri apa tuntutan teman-teman kita,” ujarnya.

“Ketika mereka (pengurus) memberikan draf perda, kami akan memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada PMII untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut, sebelum disahkan bersama oleh bupati dan DPRD Jember,” kata Halim.

Menanggapi pernyataan Halim, Pemimpin Cabang PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain mempertanyakan konsultasi publik dalam pembuatan RTRW dan RDTR. “Jangan sampai Perda dianggap selesai ketika berada di daerah legislatif, setelah selesai di daerah eksekutif. Proses mitigasi, pencegahan, dan intervensi oleh DPRD Jember bisa dilakukan sejak awal,” ujarnya.

“Rincian Tata Ruang harus disusun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah selesai. Namun sistem kejar-kejaran tadi malam dilakukan, saat RDTR dan RTRW dikerjakan secara bersamaan. Pemerintah kabupaten dan DPRD merupakan satu kesatuan. Kami meminta seluruh jajaran DPRD turun tangan dalam proses teknokratis yang selama ini terlewatkan,” kata Faqih. [wir/ted]


artikel berita ini telah tayang di Berita Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *