Dilema Tambang Pasir di Kota Tanjungbalai, Bagaimana Masalah Pembangunan di Kota ini

Dilema Tambang Pasir di Kota Tanjungbalai, Bagaimana Masalah Pembangunan di Kota ini

Tanjung Balai, Sumatera Utara, TintaSantri.com – Lagi-lagi ramai dihebohkan isu Ekskavasi C atau penambangan pasir di Sei Dua Hulu, Sumatera Utara yang melintasi Jalan Sei Dua, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, masalah tersebut sudah berdampak pada keluhan masalah sekitar berupa debu, jalan rusak dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, sengketa tersebut dibawa ke Gedung DPRD dengan mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat sekitar dengan pengusaha Galian C, 2 Agustus 2022, Selasa pukul 12.00 WIB.

Dalam RDP yang diselenggarakan atas nama pengusaha Galian C, Bapak Mukmin, dalam keterangannya di hadapan anggota Dewan bahwa, “Kami sudah mengurus izin, tetapi izin itu bukan hal yang mudah dan murah, itu butuh waktu dan proses yang panjang dan panjang sementara kita memiliki pekerja lapangan dan driver yang mana kita juga harus memikirkan mereka yang menggantungkan mata pencahariannya pada bisnis penambangan pasir ini.”

Selanjutnya, saat RDP digelar, Surya Dharma dari seluruh Komisi A, B dan C menjelaskan kepada pengusaha Tambang C dan masyarakat bahwa pengusaha tidak boleh sombong.

“Sebaiknya bermusyawarah dengan masyarakat sekitar, dekati karena apapun ceritanya, Kota Tanjungbalai juga butuh pasir dan pekerjanya juga warga lokal”.

Namun, anggota dewan Andi menambahkan, “Ini adalah kisah hidup, jadi kita harus punya solusi agar pekerja seperti pengemudi bisa bekerja, seperti mobil di atas terpal agar air pasir tidak jatuh”.

“Kemudian pengusaha menyiapkan mobil pick up untuk menetralisir jalan yang dilintasi mobil pasir agar jalanan bersih dan tidak kotor.”

“Kenapa, pembangunan terus berjalan dan masyarakat sekitar harus ada pembangunan dan pasir tetap masuk padahal itu bukan milik pengusaha Tanjungbalai”.

Lebih lanjut Martin dari Komisi Lintas DPRD Kota Tanjungbalai menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa, “Hal ini harus ada solusi dan dibicarakan karena apapun ceritanya kita tetap butuh pasir dan antara pengusaha dengan warga harus sinkron atau sepakat demi kepentingan bersama. Kota Tanjungbalai”.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Bapak Fitra Hadi selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup, dalam tanggapannya memberikan masukan bahwa, “Ekskavasi C atau tambang pasir ini berdampak positif dan negatif”.

“Namun kita juga harus mengambil sisi positifnya berupa, jika pasirnya tidak cocok maka akan terjadi pendangkalan yang dapat menyebabkan banjir dan juga jika galian C ditutup maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan pasir dan jika didatangkan dari di luar harganya tentu mahal, yang dirugikan adalah masyarakatnya. Kota Tanjungbalai sendiri”.

“Dan untuk masalah pungutan Tambang C atau retribusi pasir untuk PAD Kota Tanjungbalai tidak bisa kami lakukan karena kami bekerja berdasarkan Perda ketika Tambang C sudah memiliki izin”.

“Namun, kita juga harus punya perasaan dan pertimbangan agar Ekskavasi C tetap mewujudkan pembangunan Kota Tanjungbalai”.

“Berdasarkan peraturan tentang izin usaha pertambangan pasir dalam 6 bulan ini, izin tersebut belum tentu selesai karena pelimpahan izin yang dialokasikan dari pusat ke Provinsi”.

“Artinya kita juga sepakat antar pengusaha untuk tidak menggali pasir dengan memuat terlalu banyak, mengingat mobil selalu melewati jalan sebelum mendapat izin resmi.”

Wartawan : Irwansyah

artikel berita ini telah tayang di bratapos.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *