Ekonomi Membaik, Pemerintah Diyakini akan Siapkan Paket Kebijakan Baru Pengganti PEN

Ekonomi Membaik, Pemerintah Diyakini akan Siapkan Paket Kebijakan Baru Pengganti PEN

Jakarta (TintaSantri.com) – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan berlanjut pada tahun 2023. Keputusan ini diambil seiring dengan melambatnya kasus Covid-19 di tanah air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional. Namun, beberapa pengamat memperkirakan pemerintah akan menyiapkan paket baru untuk menggantikan PEN.

“Saya kira pemerintah tidak akan sembarangan menghapus Program PEN tanpa ada penggantinya. Saya yakin pemerintah akan terus memitigasi ketidakpastian kondisi ekonomi tahun depan,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Teguh menjelaskan tahun 2023 akan sangat menantang dari sisi perekonomian. “Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami stagflasi dan menuju resesi cepat atau lambat dampaknya akan menjalar ke dalam negeri dengan meningkatnya harga energi dan pangan dan produk industri serta melemahnya perekonomian dalam negeri,” kata Teguh. .

Sementara itu, di Indonesia 2023 merupakan tahun politik, menjelang Pemilihan Umum 2024. “Tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, sehingga hampir tidak mungkin pemerintah melakukan perubahan drastis dalam kebijakan ekonominya. Saya kira masih akan ada program pemulihan ekonomi dalam bentuk lain atau reorganisasi yang sudah ada saat ini,” kata Teguh.

Meski memasuki tahun politik, pemerintah diharapkan tetap memperhatikan aspek ekonomi ketimbang aspek politik ketimbang anggaran. Menurut Teguh, pemerintah harus menjaga kebijakan ekonomi agar percepatan pemulihan ekonomi bisa terarah jauh lebih baik.

“Ini adalah warisan Presiden Jokowi bahwa beliau adalah presiden yang memberi kekuatan dan memperkuat perekonomian kita di tengah pandemi, di mana negara-negara asing bangkrut, bahkan perdana menterinya mengundurkan diri. Di sisi lain, ketika Presiden Jokowi hanya memiliki 1- 2 tahun kepemimpinan, apa warisan untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh di 2024,” kata Center for Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufiqurrahman; Senin (8/8)

Selama tiga tahun, sejak 2020, pemerintah menganggarkan dana PEN lebih dari Rp1800 triliun. Anggaran PEN 2022 dialokasikan untuk tiga kelompok kegiatan, yaitu pengelolaan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan. Dana yang sangat besar untuk membiayai program-program di bawah PEN. Untuk itu, Rizal menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program mana yang berhasil dan mana yang perlu dihilangkan.

“Kami mengevaluasi kebijakan PEN, dari sisi teknis pelaksanaan, dampak dan efisiensi pembiayaan fiskal kami. Evaluasi ini bersifat komprehensif, tidak hanya dampak ekonomi dan teknis, apakah keuangan negara dirugikan atau tidak menjadi perhatian pemerintah. Ini mencerminkan good governance dalam pengelolaan dana PEN untuk mempercepat pemulihan dan optimisme kita pascapandemi,” kata Rizal.

Tantangan Global
Tantangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2023 harus dimitigasi oleh pemerintah dari sisi anggaran untuk perlindungan masyarakat dengan paket program yang tepat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap secara optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkontrol dari sebelumnya.

“Penyerapan dana PEN di bidang kesehatan tidak akan maksimal karena kasus Covid-19 relatif terkendali,” kata Menko Airlangga. Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, seperti bantuan sosial dalam program PEN.

Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial pada 2023 mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun. Menurut Teguh, bantuan sosial masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bantuan sosial.

“Saya kira program pereda nyeri saat ini adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS, KIP, PKH, Subsidi Energi (Gas Melon), Listrik menurut saya sudah cukup baik dan relatif tepat sasaran, namun perlu ada perbaikan di database penerimanya perlu dimutakhirkan. Program subsidi energi khususnya BBM masih jauh dari tepat sasaran, sehingga perlu ada perbaikan dalam pendistribusian siapa yang berhak menerimanya,” kata Teguh.

Selain itu, kata dia, sistem perlindungan sosial harus segera mengadopsi aplikasi on demand dalam proposal bansos, artinya masyarakat yang membutuhkan bisa dengan mudah mendapatkan bantuan. (ke/hanya)


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *