Banyuwangi (TintaSantri.com) – Pemkab Banyuwangi terus mempercepat sertifikasi kapal nelayan. Saat ini sertifikasi telah mencapai 85 persen dari sekitar 3000 nelayan dengan kapal di bawah 6 gt.

“Sertifikasi ini penting bagi nelayan untuk keselamatan saat melaut. Hal ini juga penting karena berkaitan dengan BBM bersubsidi dari pemerintah. Nelayan yang memiliki sertifikat berhak mendapat subsidi,” kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi, Banyuwangi, Letnan Kolonel Laut Benjamin Ginting.

Ginting menjelaskan, nelayan membutuhkan dua dokumen penting. Yang pertama adalah sertifikat kapal sebagai bukti kepemilikan kapal, dan buku pelaut merah sebagai dokumen pelaut. “Ibarat mobil, sertifikasi kapal itu BPKB, dan buku pelaut merah itu SIM. Kami terus mendorong mereka untuk memiliki dua dokumen penting ini. Jadi kalau mereka punya semuanya, aman untuk melaut dan mereka berhak atas BBM bersubsidi,” kata Ginting.

“Saat ini 85 persen dari 3.000 nelayan sudah memiliki sertifikat kapal. Selebihnya itupun karena nelayan tidak bisa membawa fisik kapal. Kami akan terus percepat sampai semua nelayan dengan perahu kecil bisa bersertifikat,” tambah Ginting.

Ginting mengaku memang ada sedikit kendala terkait waktu mengurus sertifikasi bagi nelayan. Karena pada pagi hingga siang hari mereka biasanya melaut. Untuk itu, KSOP mengunjungi pos-pos pemancingan di Banyuwangi seperti di Pantai Grajagan, Muncar, Pancer, dan lain-lain.

“Makanya kami jemput bola ke pemukiman nelayan dengan menyempatkan waktu nelayan tidak melaut. Seperti saat ombak tinggi atau saat nelayan tidak melaut. Kami juga meminta kepada KUB (kelompok usaha bersama). ) nelayan untuk mendata anggotanya yang belum bersertifikat,” kata Ginting.

Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerjasama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan pelatihan bagi nelayan, seperti yang dilakukan pada 22-27 Agustus lalu.

Pelatihan Dasar Keselamatan Kapal Layar Bermotor ini diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi. Dengan pelatihan ini, nelayan bisa mendapatkan Sertifikat Keahlian Kelautan (SKK) 60 mil dan Buku Merah Pelaut. “Makanya kita terus percepat agar bisa mendapatkan sertifikasi, agar nelayan tenang saat melaut,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi mengapresiasi langkah KSOP dalam percepatan sertifikasi nelayan. “Kami sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mengunjungi posko nelayan untuk mempercepat sertifikasi. Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi seperti ini,’” kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemangku kepentingan terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kabupaten Purwoharjo dan di Pantai Muncar. Outlet tersebut untuk memudahkan nelayan mengurus dokumen kapalnya.

“Pemkab juga telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan tradisional. Tahun ini ada 5.000 nelayan yang mendapatkan fasilitas ini. Harapannya dapat melindungi dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para nelayan selama bekerja,” pungkas Ipuk. (rin/kun)