Kendalikan Harga Komoditas di Daerah, Pemkot Kediri Simak Arahan Mendagri dan Menko Marves

Kendalikan Harga Komoditas di Daerah, Pemkot Kediri Simak Arahan Mendagri dan Menko Marves

Kediri (TintaSantri.com) – Mengupayakan stabilitas harga berbagai komoditas di Kota Kediri, Sekda Kota Kediri bersama Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda, dan Disperdagin hari ini menghadiri Rakor Nasional: Sinkronisasi Program Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Urusan virtual dari Ruang Command Center, Senin (30/8/2022).

Rapat yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini dihadiri oleh 3.000 peserta online dan offline serta dihadiri pula oleh: Menko Maritim dan Investasi, Menteri Desa dan Transmigrasi, Kepala Badan Pusat Statistik, Deputi Gubernur BI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan anggota Badan Pusat Statistik. TPID lainnya.

Disampaikan pada Rakornas bahwa hingga Juli tingkat inflasi YoY saat ini sebesar 4,94 persen. Pemerintah mewaspadai kenaikan komoditas pangan sebesar 10,88 persen dan energi sebesar 5,02 persen. Namun demikian, proyeksi inflasi di Kota Kediri relatif stabil jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

“Dikatakan tadi inflasi tertinggi ada di Sumatera dan yang di Pulau Jawa ada di Jawa Barat. Jadi Kota Kediri masih bagus,” kata Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Kemaritiman dan Perikanan juga menyampaikan beberapa arahan, antara lain: saat ini Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi, khususnya inflasi pangan dan energi; Penanganan inflasi harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagai penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah daerah bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait diminta untuk mengidentifikasi secara rinci ketersediaan pasokan dan permintaan pangan di daerah; terkait kemungkinan kenaikan harga BBM.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait diminta untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi kenaikan harga BBM dan langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat; koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial kepada masyarakat atau subsidi untuk sektor transportasi dan UMKM.

Menyikapi hal tersebut, Bagus bersama TPID Kota Kediri akan merumuskan kebijakan pengendalian harga komoditas agar tidak terjadi lonjakan.

“Tadi kita mendengarkan arahan Pak Menteri dalam rangka pengendalian inflasi pangan melalui 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Kita akan terapkan di daerah-daerah,” jelas Bagus.

Jauh sebelumnya, kata Bagus, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga komoditas melalui operasi pasar.

“Beberapa hari lalu, melalui operasi pasar, kami menyediakan pasokan telur ayam ras 1,6 ton dan beras medium 6,7 ton untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tambahnya. Lebih lanjut, Pemkot Kediri juga akan menggelar Right Level Meeting (HLM) secara rutin.

Kenaikan harga bahan pokok disinyalir akibat dampak perang internasional yang berdampak tidak hanya pada pangan tetapi juga cadangan energi.

Pemerintah Pusat saat ini sedang menggarap wacana kebijakan penghapusan subsidi energi yang akan berdampak pada harga BBM. Bagus menyatakan akan menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan tersebut.

“Sebelumnya disebutkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp502 triliun itu setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit, 227.886 SD, 3.501 jalan tol baru, dan 41.666 puskesmas. Sehingga pembangunan akan lebih merata,” katanya.

Dia menyarankan masyarakat untuk bertindak bijaksana. Masyarakat harus mewaspadai konfrontasi internasional yang menghambat perdagangan internasional.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, kami menunggu arahan dari pusat, dan Pemerintah Kota Kediri pasti akan berusaha mengendalikan harga komoditas di Kota Kediri,” pungkasnya. [nm/but]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *