Perda Penanaman Modal Direvisi, Ini Langkah Berani Khofifah Tarik Investasi

Perda Penanaman Modal Direvisi, Ini Langkah Berani Khofifah Tarik Investasi

Surabaya (TintaSantri.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya kemudahan perizinan usaha dan investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merevisi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Dengan adanya perubahan peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas Pemprov dan DPRD Jatim, diharapkan pelayanan perizinan berusaha semakin mudah. Pelaku usaha baik besar maupun UMKM semakin memiliki kepastian hukum dan memicu perbaikan iklim investasi yang signifikan.

“Selain banyak hal yang harus disesuaikan dengan peraturan pusat, ada beberapa hal yang ingin kita capai melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Kita ingin semua pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah hingga besar agar dimudahkan dalam menjalankan usahanya di Jawa Timur,” kata Khofifah usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (1/8/2022).

Yang pasti, perubahan perda ini juga dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, mempercepat realisasi investasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.

“Tujuan tersebut dapat kita capai dengan meningkatkan kualitas dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal, yang diatur dalam penyempurnaan perda ini,” tambah Khofifah.

Ia menegaskan, ada sekitar 21 pasal yang akan dibahas dan disesuaikan untuk dibahas dalam perubahan perda ini. Selain itu, ada juga beberapa artikel baru yang ditambahkan. Kesemuanya merupakan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan terbaik bagi penanaman modal di Jawa Timur dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Beberapa hal termasuk dalam materi perubahan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Mulai dari penambahan pengertian Perizinan Berusaha Daerah, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hingga Fasilitas Penanaman Modal.

Kemudian, perubahan perda ini juga akan merevisi pembagian bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup, serta menambah materi untuk jenis dan bidang perizinan usaha di Jawa Timur.

Tak hanya itu, dalam perubahan perda tersebut, Khofifah juga menambahkan materi tentang pelimpahan wewenang kepada Ketua DPM-PTSP Jatim.

Dalam perubahan peraturan ini, ditegaskan bahwa pemerintah akan menghapus materi pemberian izin usaha oleh Lembaga OSS. Dengan alasan sudah diatur dalam Pergub Nomor 69 Tahun 2020. Kemudian dalam perubahan ini nomenklatur izin niaga, komitmen, izin operasional juga akan dihapus karena menurut PP Nomor 5 Tahun 2021 belum diatur.

“Dalam upaya meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Timur, Perda Revisi juga akan mengatur pemberian insentif atau fasilitas penanaman modal. Insentif ini bisa bermacam-macam bentuknya, namun semuanya akan mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah,” kata Khofifah.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, investasi di Jatim termasuk pihak asing atau PMA yang berasal dari luar negeri. Untuk melindungi dan terus memberdayakan tenaga kerja lokal, peraturan daerah ini akan mengatur penggunaan tenaga kerja asing.

“Kita ingin dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Jatim, meskipun investornya adalah investor asing (PMA), kita harus memastikan tenaga kerja di daerah tetap bisa menjadi prioritas. Termasuk jika ada tenaga kerja asing, harus ada. transfer of knowledge yang akan diatur dalam peraturan ini,” imbuhnya.

Selain itu, aturan terkait prinsip kemitraan antara investor dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam perda ini juga akan disempurnakan. Penyempurnaan tersebut mengacu pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Kemudian mengenai pengawasan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ditegaskan pula Gubernur Khofifah akan diatur dalam perda ini. Dimana pengawasan teknis dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPM-PTSP.

“Dan terakhir, ada perubahan nomenklatur OSS menjadi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sehingga lebih dinamis ketika ada perubahan nomenklatur sistem dari Pemerintah Pusat,” kata Khofifah.

Dengan adanya perubahan peraturan ini, diharapkan nantinya seluruh pelaku usaha di Jawa Timur akan merasa tenang, aman, dan nyaman dalam menjalankan usahanya. Dengan begitu, dia yakin akan tercipta iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.

“Jika iklim usaha kondusif, insya Allah kesempatan kerja juga akan terbuka lebar. Dengan demikian, percepatan kesejahteraan masyarakat Jatim bisa terwujud,” pungkasnya. [tok/*]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *