Pertama Kali Restoratif Justice, Kejati Jatim Hentikan Tuntutan Pengguna Narkoba

Pertama Kali Restoratif Justice, Kejati Jatim Hentikan Tuntutan Pengguna Narkoba

Surabaya (TintaSantri.com) – Restorative Justice (RJ) merupakan jawaban atas ketidakefektifan pemberian hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya, melaksanakan RJ tidaklah mudah, salah satunya dari segi pembiayaan.

Untuk pertama kalinya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Dr Mia Amiati menghentikan penuntutan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba yang dalam kasus ini disebut sebagai korban. Tersangka P yang secara administratif dinyatakan layak dihentikan penuntutannya melalui program RJ.

“Tersangka hanya penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, dan tersangka ini ketergantungan pada penggunaan narkoba,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Mia Amiati yang membawa tersangka langsung ke Rumah Sakit Menur Surabaya, tempat tersangka sedang menjalani rehabilitasi.

Mia menjelaskan, ada berbagai pertimbangan yang membuat Jaksa Agung Muda (Jampidum) di Kejaksaan Agung menyetujui tersangka RJ yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek.

Diantaranya adalah tersangka tidak berperan sebagai produsen, pengedar, pengedar dan kurir terkait jaringan peredaran gelap narkotika. Tersangka juga bukan residivis kasus narkotika dan belum pernah terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Selain itu, barang bukti tersangka dan teman-temannya merokok itu milik tersangka yang kasusnya dipisah. Orang tua tersangka juga sepakat tersangka harus direhabilitasi dan kalau setelah selesai rehabilitasi,” katanya.

Alasan RS Menur Surabaya dijadikan sebagai tempat rehabilitasi karena di wilayah Trenggalek belum ada pusat terapi dan rehabilitasi yang didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan dengan pemerintah setempat.

Tersangka selama menjalani masa rehabilitasi di balai terapi dan rehabilitasi narkoba yang bermitra dengan Adhyaksa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu untuk mengatasi ketergantungan narkoba dengan pendekatan multi aspek yang merupakan pusat terapi satu atap dengan metode penanganan pasien.

“Jadi program rehabilitasi ini akan dilakukan selama tiga bulan ke depan, jika dalam tiga bulan tersangka dianggap sudah cukup berobat akan dipulangkan. Namun, jika dalam tiga bulan tersangka pulang atau tidak mau pulang. menjalani program rehabilitasi, proses pidana akan dilanjutkan (dilanjutkan dengan penuntutan di persidangan),” jelas Kajati.

Sementara itu, Direktur RS Menur Surabaya Drg Dewi Fitria mengatakan, pengobatan yang dilakukan selama rehabilitasi adalah dengan melakukan program nonfarmakologi (psikologis, sosial, spiritual) serta detoksifikasi.

“Jika semuanya sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengenalan lingkungan sehingga psikososialnya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, Jaksa Agung Burhanuddin telah menerbitkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Kasus Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Dominus Litis Kejaksaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak beberapa waktu lalu mengatakan, pedoman penerapan restorative justice bagi penyalahgunaan narkotika mulai berlaku 1 November 2021.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini, lanjut Leo, menjadi acuan bagi jaksa penuntut umum untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai implementasi asas dominus litis kejaksaan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai implementasi asas dominus litis kejaksaan, sebagai pengendali perkara.

Leo menjelaskan, dikeluarkannya pedoman penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini yang cenderung bersifat menghukum. Hal ini tercermin dari banyaknya narapidana yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan pelaku kejahatan narkotika. [uci/ted]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *