PWI Gresik dan Dewan Pers Beri Edukasi Soal Profesi Kewartawanan ke Kepala Desa

PWI Gresik dan Dewan Pers Beri Edukasi Soal Profesi Kewartawanan ke Kepala Desa

Gresik (TintaSantri.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik dan Dewan Pers memberikan edukasi tentang profesi jurnalistik kepada ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD). Edukasi ini dikemas dalam workshop jurnalistik.

Ada beberapa poin yang disepakati bersama antara PWI, Dewan Pers, Polri, Kejaksaan Agung, dan AKD. Kesepakatannya, ada wartawan yang mengancam akan memeras. Jika itu terjadi, bisa langsung dilaporkan ke kantor polisi, mulai dari Polsek hingga Polres.

Poin selanjutnya, jika ada berita yang dianggap tidak pantas, sumber bisa meminta hak jawab 2×24 jam. Jika tidak ada tanggapan, segera laporkan ke Dewan Pers.

Lokakarya yang digelar di salah satu hotel bintang lima di Gresik itu juga dibarengi dengan penandatanganan nota kesepahaman pencegahan penyalahgunaan profesi pers.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Kejari Gresik M. Handan Saragih, Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua AKD Gresik Nurul Yatim dan Gresik Ketua PWI Ashadi Ikhsan.

Ketua PWI Gresik, Ashadi Ikhsan, mengaku sering menerima pengaduan dari oknum yang mengaku wartawan datang ke desa. Orang tersebut datang dengan kartu pers tanpa memiliki perusahaan media yang berbadan hukum.

“Akibat perbuatannya, wartawan di Gresik yang sudah memiliki kartu UKW, yang berasal dari perusahaan media yang terdaftar di Dewan Pers terkena imbasnya,” katanya, Senin (8/8/2022).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, meminta para kepala desa di Gresik untuk tidak takut dengan orang yang mengaku wartawan. Apalagi untuk menghindari wartawan resmi dan sah yang datang ke kantor desa.

“Kalau wartawan didekati, tanya ke UKW. Kalau ada berita yang tidak akurat, minta hak jawab, kalau tidak ditanggapi 2×24 jam, komplain ke Dewan Pers. Tidak ada pungutan, silakan telepon saya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini sudah ada 800 pengaduan tentang pers di seluruh Indonesia. Belum ada yang datang dari Gresik. Dengan adanya Workshop Jurnalistik PWI Gresik, kepala desa menambah wawasan tentang produk jurnalistik.

Sementara itu, Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim, menyatakan selama ada Dewan Pers, kepala desa di Gresik mengetahui batasan ruang lingkup informasi publik.

“Kita bisa menilai media mana yang palsu dan media mana yang memiliki legalitas untuk memberikan pemahaman yang luas. Dengan workshop ini kita akan paham sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. [dny/beq]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *