Sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat, Wali Kota Kediri Ajukan Dua Raperda

Sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat, Wali Kota Kediri Ajukan Dua Raperda

Kediri (TintaSantri.com) – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan penjelasan atas pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna, Jumat (5/8/2022) di Ruang Rapat DPRD. Dua Raperda yang diajukan yaitu Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Perubahan Kedua Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

“Penyerahan dua perda ini untuk memenuhi perda di atas. Ada Menpan-RB dan permintaan Presiden untuk penyederhanaan struktur organisasi. Penyesuaian ini harus ada Perda dan Perwalinya,” ujarnya.

Abdullah Abu Bakar mengatakan, Pemerintah Kota Kediri memiliki lembaga di tingkat desa yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKK) yang terdiri dari LPMK, RT, RW, Karang Taruna dan PKK. Keberadaan dan peran lembaga sosial semakin meningkat. Nilai partisipatif berkembang sebagai akibat dari keberadaan Prodamas.

Dasar pembentukan LKK ini adalah Peraturan Kota Kediri nomor 12 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut merupakan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam perkembangannya Permendagri tersebut sudah tidak relevan lagi dan diganti dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelembagaan Desa.

“Berdasarkan Permendagri, untuk memaksimalkan pemberdayaan LKK, penambahan Posyandu perlu diakomodir dalam pembentukan LKK. Jadi Posyandu yang tadinya tidak masuk LKK, sekarang masuk,” jelasnya.

Walikota Kediri menambahkan, untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, perubahan juga perlu dilakukan. Tentunya dalam Perda Kota Kediri 2016. Pertama, mengubah nomenklatur Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe C.

Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua, menghilangkan beberapa jabatan struktural eselon IV, terutama jabatan kepala seksi, subbagian, dan subdepartemen. Ketiga, memasukkan pengaturan perangkat daerah pelaksana urusan Kesbangpol dan penanggulangan bencana dalam Perda Kota Kediri nomor 7 Tahun 2016.

Keempat, mencabut ketentuan yang mengatur tentang Kantor Kesbangpol dalam Perda Kota Kediri nomor 3 Tahun 2014, dan mencabut Perda Kota Kediri nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Prinsip penyederhanaan ini adalah untuk mempercepat proses kerja. Jadi pekerjaannya tidak bertele-tele dan semuanya lancar,” imbuhnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Kediri, Gus Sunoto, Wakil Ketua I DPRD Kota Kediri, Firdaus, Wakil Ketua II DPRD Kota Kediri, Katino, Sekda Kota Kediri, Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri. DPRD Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Kepala BUMD, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *