SMK Swasta di Jatim Terkendala Izin, DPRD: Ini Menyedihkan

SMK Swasta di Jatim Terkendala Izin, DPRD: Ini Menyedihkan

Surabaya (TintaSantri.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyayangkan ratusan SMK swasta terkendala perizinan. Permohonan perpanjangan izin sejumlah SMK terhenti, dan belum diterbitkan.

Deni menilai kondisi ini bisa menghambat operasional sejumlah SMK tersebut. Dikhawatirkan juga akan berdampak pada proses penerbitan ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus.

“Ini menyedihkan, berita buruk bagi orang-orang pendidikan. Proses birokrasi di bidang pendidikan yang tidak memberikan contoh yang baik. Dinas Pendidikan harus bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Deni, Senin (8/8/2022).

Deni mengaku banyak menerima keluhan dari tenaga kependidikan di daerah, termasuk di Trenggalek. Mereka mengeluhkan lambatnya pengurusan izin sekolah kejuruan swasta.

“Gubernur Jatim Bu Khofifah di mana-mana mengatakan bahwa Jatim memiliki paradigma Cettar, yaitu Cepat, Efektif, Responsif, Transparan, Akuntabel, dan Responsif. Kalau dinas pendidikan bekerja seperti ini, berarti tidak sejalan dengan kebijakan gubernur,” kata Deni.

“Apalagi yang jelas Gubernur Jatim fokus mengembangkan SDM. Jadi kenapa Dinas Pendidikan lamban,” lanjut Deni.

Deni menambahkan, Dinas Pendidikan harus memfasilitasi SMK swasta yang sedang mengurus izinnya. Jika ada masalah, Anda bisa mengambil bola dengan memberikan bantuan.

“Ambil bola ke daerah, berikan pendampingan, agar masalah ini bisa segera teratasi,” ujar alumnus Universitas Airlangga ini.

Deni juga menyebut panjangnya proses perizinan. Selama beberapa bulan, izin belum keluar, jadi dia mendorong transparansi.

“Saya mendengar bahwa izin ini telah tertunda selama berbulan-bulan. Harus ada transparansi, termasuk dari segi waktu dan mekanisme, serta bagaimana SOP itu disampaikan ke publik,” tambah Deni.

Ia mengatakan, keterlambatan pengurusan izin berdampak pada operasional sekolah. Diantaranya menghalangi penerimaan Biaya Bantuan Operasional Pendidikan (BPOPP), akreditasi sekolah, dan penerimaan dana BOS.

“Saya mendapat keluhan keterlambatan legalitas izin operasional sekolah juga berdampak pada masalah pengambilan formulir ijazah siswa. Kasihan siswanya, mungkin nanti ijazahnya tidak bisa digunakan untuk melamar kerja atau melanjutkan sekolah. kuliah karena ijazah masih ditahan,” kata Deni yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (PA) GMNI Jatim itu. [asg/beq]


artikel berita ini telah tayang di TintaSantri.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *