Mojokerto (TintaSantri.com) – Bank Indonesia (BI) merekomendasikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto untuk fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui pemantauan ketersediaan pasokan.

Selain itu, penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.

Demikian disampaikan BI perwakilan Provinsi Jawa Timur Rizki Wimanda saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan TPID Pemkab Mojokerto di Ruang Pintar Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (9/8). /2022).

Rizki Wimanda mengatakan, TPID Kabupaten Mojokerto dalam pengendalian stabilitas harga komoditas pangan sangat diharapkan peran dan koordinasinya.

“Jadi tidak berhenti di level pertemuan, tetapi juga di operasionalisasi, kemudian survei pemantauan harga juga gencar dilakukan oleh opd dan TPID terkait serta satgas pangan. Kondisi komoditas utama bahan pokok di Kabupaten Mojokerto masih sangat fluktuatif, baik dari segi harga cabai merah, cabai rawit, ayam pedaging, minyak goreng dan telur ayam,” katanya.

Selain itu, BI juga merekomendasikan TPID untuk fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui pemantauan ketersediaan pasokan. Ini adalah respon terhadap konflik geopolitik Rusia-Ukraina. BI juga merekomendasikan penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.

“Selain itu, kebijakan pengendalian harga jual oleh korporasi sebagai respon terhadap kenaikan bahan baku serta perluasan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi untuk efisiensi perekonomian daerah. Kepastian ketersediaan BBM untuk transportasi pangan juga penting, kemudian subsidi biaya transportasi untuk transportasi transportasi pangan guna memitigasi dampak kenaikan harga BBM,” jelasnya.

BI juga merekomendasikan dalam upaya pengendalian inflasi dengan menggelar operasi pasar murah di beberapa titik, kemudian mengecek gudang atau pabrikan, komoditas efektif berupa himbauan belanja bijak. Memantau ketersediaan pasokan di pasar tradisional, dan mengamankan defisit impor komoditas Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan dalam melakukan Operasi Pasar (OP) harus dideteksi di pasar desa, ini sebagai upaya memantau harga. Diharapkan pasar yang terdeteksi dengan pemantauan harga tinggi dibandingkan dengan pasar lain, sehingga menjadi target yang dapat mempengaruhi inflasi.

“Jadi itu prioritas utama operasi pasar. Kami mohon dukungan elektronifikasi dan digitalisasi dalam upaya mengendalikan perekonomian daerah. Hal itu bisa kita lakukan dengan memaksimalkan media sosial, selain itu kita juga bisa menerapkan komunikasi yang efektif seperti baliho,” dia menyimpulkan.

Dalam rapat koordinasi TPID yang diprakarsai oleh Setda Perekonomian itu, Organisasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto (OPD) dan Satgas Pangan Kabupaten Mojokerto turut serta. [tin/ted]