Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.

Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, memastikan penyaluran bansos bukan untuk keluarga terdekat perangkat tersebut. Sebagai isu yang sering muncul, penerima manfaat adalah anggota keluarga dekat perangkat.

“Saya meminta dan menghimbau kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa, RT, RW untuk tidak memberikan bantuan sosial kepada keluarga atau kerabatnya. Kecuali yang bersangkutan memang sangat membutuhkannya,” kata Mas Dhito.

Demikian disampaikan Mas Dhito saat memimpin rapat pendistribusian BBM BLT di Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (27/9/2022). Ia juga mengingatkan jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan sosial.

“Hati-hati dalam menentukan penerima bansos,” kata Mas Dhito.

Mas Dhito mengatakan, saat ini jumlah pengaduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan pengaduan terkait jalan. Bahkan, dalam sehari bisa mencapai 50 aduan.

Agar penyaluran bansos tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan penerimaan data penerima bansos. Rencana verifikasi dan validasi kelayakan penerima bansos akan dimulai pada 17 hingga 31 Oktober 2022.

Dalam melakukan verifikasi, Mas Dhito meminta pemerintah kabupaten menyiapkan tim untuk verifikasi ulang. Dikhawatirkan jika data yang diterima dari desa langsung dikirim ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang, masih akan terjadi distribusi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, dalam pertemuan sore itu, dari 343 desa dan 1 kecamatan di Kabupaten Kediri, diketahui masih ada 107 desa yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM. Sebanyak 107 desa tersebar di 26 kecamatan.

Dari data tersebut terbanyak berada di Kecamatan Mojo sebanyak 20 desa, kemudian Kecamatan Plemahan sebanyak 16 desa. Kecamatan Puncu memiliki 8 desa, Kecamatan Gurah, Kayen Kidul, Pare dan Plosoklaten masing-masing memiliki 6 desa.

Dari data desa yang belum mengirimkan verifikasi BBM BLT, terdapat kecamatan yang seluruh desanya belum mengirimkan verifikasi. Mas Dhito menyayangkan, pihaknya juga menginstruksikan Inspektorat dan DPMPD untuk mengingatkan camat terkait.

Mas Dhito meminta camat ikut memantau verifikasi BLT BBM. Dia meminta paling lambat 17 Oktober verifikasi BLT BBM harus sudah selesai.

“107 desa ini harus selesai sebelum 17 Oktober. Kalau tidak selesai, saya kira camat dan lurah tidak bekerja,” katanya.

Dalam proses verifikasi, Mas Dhito meminta kepada kepolisian, kejaksaan dan inspektorat untuk membantu pemantauan, pemantauan, evaluasi dan pengawalan agar bansos tepat sasaran.

Mas Dhito kembali meminta agar dalam proses verifikasi ada penekanan bahwa tidak boleh kepala desa, perangkat desa, RT atau RW memberikan bantuan kepada keluarga atau kerabatnya.

“Kecuali memang benar-benar diperlukan dan bukti harus dilampirkan,” jelasnya.

Sekali lagi, Mas Dhito menekankan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan pendistribusian BBM BLT. Orang yang dapat menerima bantuan adalah mereka yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Seperti diketahui, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk BLT BBM sebesar Rp. 100 miliar. Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp73 miliar dan APBD Kabupaten Kediri sebesar Rp27 miliar.

“Jangan sampai bantuan yang mencapai Rp 100 miliar tidak tepat sasaran. Mohon dipahami bahwa bersama-sama memverifikasi, memvalidasi adalah kuncinya,” pungkas Mas Dhito.

Sementara itu, Pj Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana mengungkapkan, pada 2022 jumlah DTKS adalah 47 persen dari total penduduk atau sekitar 782.101 jiwa.

Jumlah DTKS, lanjut Dyah Saktiana, turun dari data tahun 2021 yang secara persentase sekitar 53 persen. DTKS yang menjadi acuan penyaluran bansos akan terus dimutakhirkan melalui proses verifikasi yang dilakukan.

“Jadi pada Desember kemungkinan nama-nama yang diterima kemarin (saat pendistribusian BLT BBM) akan dihapus, dan yang tidak layak diterima,” jelasnya. [nm/but]