Jakarta (TintaSantri.com) – Peneliti Pusat Penelitian Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan, konflik internal PPP akan berpengaruh terhadap sikap dan posisi partai dalam membangun koalisi politik.

Hal ini disebabkan kondisi umum parpol di Indonesia yang cenderung memutuskan bergabung atau tidaknya berkoalisi ditentukan oleh kesepakatan elite yang mempengaruhi atau menjadi kunci partai. “Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elit di internal partai, seperti di PPP saat ini, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keputusan,” jelas peneliti yang sering disapa Puput ini.

Puput menilai peta koalisi bisa berubah karena konflik internal di PPP. Elit partai berlambang Ka’bah itu sangat berpeluang mengubah strategi menghadapi Pilkada 2024, termasuk dalam hal koalisi. “Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elit kunci akan bergeser. Keputusan terkait koalisi menuju Pilkada 2024 juga bisa dipikirkan kembali oleh para elite kunci baru,” katanya.

Menurut Puput, meski PPP telah memutuskan untuk tetap berada di jalur KIB, kinerja PPP tidak akan maksimal karena masih terkendala masalah internal. Polemik pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum juga akan terus berlanjut.

“Dalam konteks konflik yang sedang berlangsung dan proses perdamaian internal partai, gerakan PPP untuk berkiprah bisa jadi stagnan karena partai sibuk dengan masalahnya sendiri. Apalagi PPP juga harus bersiap untuk berlaga di Pemilu 2024. dan mempersiapkan pemilihan legislatif,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Veteran Jakarta, Danis TS Wahidin menilai dinamika politik yang dialami PPP dan KIB merupakan hal yang wajar dalam proses politik dan demokrasi.

“Peta politik koalisi ini tidak pernah final sebelum KPU menetapkan capres dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP merupakan bentuk dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Nama parpol tidak bisa dipisahkan dari nama partai. pemilu dan kepentingan elite dan konstituen,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Direktur Indodata ini.

Disharmonisasi, kata dia, akan mewarnai berbagai dinamika dan akan menemukan titik keseimbangan. “Intinya koalisi tokoh-tokoh penting yang memiliki kekuatan elektoral untuk kemudian memasuki kontestasi politik nasional, yakni Pilkada 2024,” kata Danis.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan hubungan ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu tetap baik, meski ada konflik internal di dalam PPP. Meski para petinggi parpol tersebut belum pernah bertemu sejak Plt. Ketua PPP adalah Mardiono. Mardiono dan Airlangga, yang ditemui dalam kesempatan berbeda, menegaskan komitmen mereka untuk tetap berkoalisi. [hen/suf]