Surabaya || Bratapos.com – Dengan nama tender Perbaikan Jaringan Irigasi Peterongan DI (Area Irigasi) Merican Kanan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di Satuan Kerja SNVT Implementasi Jaringan Pemanfaatan Air (BBWS) Brantas/Balai Besar untuk Sungai Brantas Baskom dengan plafon Rp. 48.500.000.000 dan HPS sama dengan plafon

Pemenangnya adalah PT. Modern Makmur Mandiri beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 08 Lti 1 Rt 02 Rw 01 Kepanjen Lor, Kepanjen Kidul Blitar (Kota) Jawa Timur dengan Harga Penawaran Rp 38.783.925.000,00 lokasi pengerjaan di Kabupaten Jombang

Dari hasil pemantauan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim investigasi, ditemukan beberapa penyimpangan (penyimpangan) yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas pekerjaan dalam rangka meningkatkan keuntungan kontraktor dengan cara yang tidak sah.

Hal itu diungkapkan dengan jelas oleh ketua tim investigasi yang juga Direktur Pembinaan LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Ir.Haryanto B SH MSi kepada bratapos.com Kamis 15/9/22

Dalam keterangannya, Bung Hary menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa item penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai penurunan kualitas dan kuantitas yang pada akhirnya menguntungkan kontraktor dan merugikan negara, antara lain:

(1) Hapus beberapa ketebalan LC (Learn Concogrete) 10cm lebar 4m

(2) Pekerja sebagian tidak dilengkapi dengan pakaian (APD)

(3) Mengabaikan prosedur pemadatan dan menghilangkan item penyiraman

(4) Ukuran spektek K
Kayu untuk bowplang 5X7 diganti dengan 4×6 dan pemasangan bowplang juga mengurangi ketinggian

(5) Ketinggian pasangan pracetak tidak terjaga, terbukti pasangan terlihat bergelombang

(6) Jarak antar pracetak tidak genap

(7) Kontraktor tidak membuang bahan-bahan yang dilarang digunakan sebagai timbunan kembali seperti sabut kelapa, kayu, dan lain-lain.

(8) Dugaan penggunaan bahan urugan ilegal quori tidak memiliki SIUP (Izin Pertambangan)

Lebih lanjut, Bung Hary juga mengatakan, “Masih banyak item pekerjaan yang diduga menyimpang. Tim akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi,” jelasnya.

Sedangkan PPK Pengairan Rawa sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas kegiatan ini, yang dikonfirmasi melalui Tim Pelaksana Teknis (Peltek) pada Rabu 14/9/22 tidak memberikan banyak informasi atau tanggapan atas temuan yang disampaikan oleh Tim.