Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menerima kunjungan Tim BLT-D Satgas Pencegahan TPK Mabes Polri di Rumah Dinas (foto: istimewa)

KEBUMEN || Bratapos.com – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menerima kunjungan Tim BLT-D Pencegahan TPK Mabes Polri di Rumah Dinas, Komplek Pendopo Kabumian pada Senin 19 September 2022. Rapat tersebut secara khusus membahas upaya pencegahan korupsi terhadap Sosial Bantuan di Kebumen.

Bupati Arif mengatakan ada sembilan orang dari tim Mabes Polri di Kebumen. Mereka akan mengawasi penyaluran semua jenis Bansos di Kebumen. Baik itu Bantuan Sosial BLT BBM, bantuan sembako, BLTDD, RTLH, dan juga PKH.

“Dengan pengawasan ini akan diketahui apa saja yang menjadi kendala penyaluran bansos di lapangan. Sehingga ke depan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim BLT-D Pencegahan TPK TPK Mabes Polri, Budi Agung Nugroho mengatakan, kunjungannya ke Kebumen tidak lain untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat dengan melakukan pemantauan dan pendataan jumlah dan penerimaan bansos di Kebumen.

“Ini penting karena penerimaan bansos di Kebumen tidak bisa berlipat ganda. Ada kewajiban bahwa satu penerima tidak dapat menerima bantuan ganda. Masalahnya pendataan masih fragmentaris,” kata Agung.

Agung mencontohkan, misalnya, data Bantuan Subsidi Upah BBM ada di Kementerian Tenaga Kerja, Bantuan Sosial PKH ada di Kementerian Sosial, dan BLTDD ada di Kementerian Desa PDTT. Pihaknya ingin data tersebut nantinya terintegrasi, sehingga penerima manfaat tidak mendapat bantuan ganda dari pemerintah alias tepat sasaran.

“Makanya kita kulonuwun ke Bupati. Insya Allah kita akan berada di Kebumen selama tiga hari, kita akan mengunjungi tiga kecamatan dan desa yang ada di kecamatan tersebut,” jelasnya.

Namun, Agung belum bisa menyebutkan kecamatan mana yang akan dikunjungi tim Mabes Polri. “Kecamatan mana yang akan kita bicarakan terlebih dahulu dengan Pemkab Kebumen,” kata Agung saat ditanya mengenai lokasi kecamatan yang akan dituju.

Bupati menambahkan lagi, dengan hadirnya tim Mabes Polri untuk memperkuat pengawasan Bantuan Sosial di Kebumen. Karena bercermin pada kasus sebelumnya, ada beberapa program bansos di Kebumen yang justru disalahgunakan, seperti Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PKH dan lainnya.

“Hal ini mencerminkan salah satu temuan dimana pendampingan Rutilahu/RTLH di Kebumen yang pengawasannya bukan dari pemerintah daerah, tapi dari pusat ada TKSK, ada pendamping PKH. Mereka benar-benar ikut bermain. Bayangkan saat itu ada bantuan Rp 15 juta, diskon sampai Rp 5 juta. Ini merugikan penerima manfaat,” jelas Bupati.

Mengenai kasus penyalahgunaan bansos RTLH/Rutilahu sudah ditangani di Kejaksaan Negeri Kebumen. Bupati mengatakan tersangka sudah ada, dan akan segera diadili. Bupati berharap dengan hadirnya tim pengawas dari Mabes Polri, kejadian serupa tidak terulang.

“Kami ingin program-program ini untuk masyarakat Kebumen tidak disalahgunakan. Jangan ambil apa yang bukan milikmu. Inilah pentingnya sebuah pengawasan agar program dapat berjalan sesuai rencana,” jelas Bupati.

Reporter: Fandy

Editor : indi